Antara Cukai dan Kesejahteraan: FGD BADKO HMI Jatim Bahas Jalan Tengah Rokok Ilegal

Centralnasional.com, JATIM_Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Quo Vadis Penegakan Rokok Ilegal; Antara Ketegasan Peraturan & Kesejahteraan Ekonomi Kerakyatan?” di Sekretariat Badko HMI Jatim, Rabu (1/10/2025). Forum ini menghadirkan perwakilan Polda Jatim, Fatoni dari Dirjen Bea Cukai Jatim I, serta Muzaiaroh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov Jawa Timur.

Dalam diskusi tersebut, perwakilan Bea Cukai Jatim I menyoroti minimnya komunikasi dari pihak pengusaha rokok terkait kemampuan menanggung tarif cukai. Menurutnya, hingga kini para pengusaha tidak pernah menyampaikan aspirasi mengenai besaran harga cukai yang dianggap realistis.

“Pengusaha rokok tidak pernah menyampaikan aspirasi perihal berapa harga cukai yang diinginkan. Sementara itu, penegakan rokok ilegal masih dilakukan di wilayah distribusi, bukan produsen, untuk menghindari konflik sosial,” tegas Fatoni.

Ia menambahkan, Bea Cukai bersama Badko HMI Jatim berkomitmen membentuk satuan tugas (satgas) penanganan rokok ilegal sebagai langkah kolaboratif menekan peredaran rokok tanpa pita cukai.

Sementara itu, perwakilan dari Polda Jatim meminta adanya kajian akademik yang lebih komprehensif terkait persoalan cukai. Aparat penegak hukum berharap HMI Jatim dapat menyusun kajian strategis mengenai harga cukai yang ideal agar tidak hanya berpihak pada kepentingan negara, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petani tembakau dan pekerja di sektor rokok.

“Diperlukan kajian akademik yang menimbang keseimbangan antara penerimaan negara dari cukai dengan kesejahteraan petani tembakau dan pekerja rokok,” ujar perwakilan Polda Jatim.

FGD ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, aparat, dan kalangan mahasiswa untuk mencari titik temu atas problem klasik rokok ilegal yang masih membayangi Jawa Timur sebagai salah satu basis industri tembakau terbesar di Indonesia.

Pengurus BADKO HMI JATIM bersama DJ Bea Cukai Jatim I, Bapenda Pemprov Jatim, DPRD Jatim, Polda Jatim juga melakukan DEKLARASI Evaluasi Total Kebijakan Penanganan Rokok Ilegal, sebagaimana berikut:

1. Kami menolak keberadaan rokok ilegal yang merugikan negara.

2. Kami mendukung upaya penegakan hukum terhadap produsen rokok ilegal.

3. Kami berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya rokok ilegal dan pentingnya membeli rokok yang legal.

4. Kami menyerukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk memberantas rokok ilegal.

5. ⁠Kami Mendukung Evaluasi Kebijakan Terhadap Penanganan Rokok Ilegal & Penyesuaian Harga Cukai Rokok

6. ⁠Kami Mendukung Penyidakan yang masif terhadap Pelaku Usaha Rokok Ilegal

7. ⁠Kami Mendukung Seluruh Kebijakan Pemerintah Demi Kesejahteraan Masyarakat Khusus di Bidang Usaha Produksi Rokok

8. Kami Berkomitmen bersama APH dan Pemerintah Akan Membentuk Satgas Anti Rokok Ilegal di Jawa Timur. An/Ms