Central Nasional Aktual, Faktual dan Terpercaya
Centralnasional.com, Nasional – Wacana menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mencuat dan mendapat dukungan penuh dari Bidang Keamanan dan Pertahanan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur. Organisasi ini menilai langkah tersebut sebagai solusi strategis untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dalam institusi Polri sekaligus memulihkan kepercayaan publik. Wayan Fungsionaris Bidang Keamanan dan Pertahanan BADKO HMI Jawa Timur menegaskan, “Kami mendukung penuh Polri di bawah Kemendagri dan akan mengawal serius wacana ini hingga terwujudnya reformasi yang sejati.”
Bidang Keamanan dan Pertahanan BADKO HMI Jawa Timur mendasarkan dukungan tersebut pada sejumlah data yang mengungkapkan babak kelam Polri sepanjang 2024. Amnesty International mencatat 116 kasus kekerasan oleh aparat sepanjang Januari hingga November 2024, sementara Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mendokumentasikan 641 kasus kekerasan antara Juli 2023 hingga Juni 2024. Tragedi ini mencederai rasa keadilan masyarakat, termasuk insiden besar seperti pembunuhan di luar hukum yang melibatkan Polri. Amnesty mencatat 29 kasus extrajudicial killing, sementara Kontras mendokumentasikan 35 kasus serupa, termasuk penembakan warga sipil di Papua Tengah dan seorang remaja 16 tahun di Semarang yang tewas hanya karena motornya bersenggolan dengan aparat.
Selain itu, Amnesty juga melaporkan 26 kasus penyiksaan, 21 penangkapan sewenang-wenang terhadap peserta demonstrasi, dan 28 intimidasi fisik. Kontras menambahkan 75 pelanggaran kebebasan sipil, termasuk pembubaran paksa, penangkapan semena-mena, dan intimidasi terhadap warga. Pola represif ini dinilai terus bertahan meski sudah dua dekade reformasi.
Tragedi penggunaan kekuatan berlebihan juga kembali menjadi sorotan. Amnesty mencatat tujuh kasus penyalahgunaan alat pengendali massa seperti gas air mata, yang mengingatkan pada tragedi Kanjuruhan 2022. “Polri tampaknya gagal belajar dari tragedi besar tersebut,” ujar Wayan Fungsionaris Bidang Keamanan dan Pertahanan BADKO HMI Jawa Timur menegaskan
Fungsionaris Bidang Keamanan dan Pertahanan BADKO HMI Jawa Timur menegaskan mendukung usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). FungsionarisDPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan oknum kepolisian dalam politik praktis, yang merusak demokrasi dengan berpihak pada kandidat tertentu. Ia menyebut hal ini sebagai “partai cokelat,” yang mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat untuk kepentingan politik tertentu. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menambahkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh aparat di berbagai daerah menjadi ancaman serius terhadap pelaksanaan demokrasi, terutama di tingkat lokal. Menurut Hasto, langkah menempatkan Polri di bawah Kemendagri dapat memperkuat kontrol pemerintah atas kepolisian demi mencegah campur tangan dalam politik praktis.
Bidang Keamanan dan Pertahanan BADKO HMI Jawa Timur menilai bahwa reformasi struktural dan budaya kerja di tubuh Polri harus dilakukan secara mendalam. Langkah penempatan Polri di bawah Kemendagri dianggap dapat memperbaiki koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan transparansi dalam penegakan hukum. Namun, mereka juga menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan eksternal seperti Kompolnas dan Ombudsman.
“Kami mendukung penuh Polri di bawah Kemendagri sebagai langkah strategis untuk menghapus budaya represif dan mengembalikan peran polisi sebagai pelindung masyarakat,” tegas Wayan Fungsionaris Bidang Keamanan dan Pertahanan BADKO HMI Jawa Timur juga menegaskan komitmen untuk mengawal serius proses ini demi mewujudkan Polri yang melayani, bukan menakut-nakuti; melindungi, bukan menindas.
Jika reformasi tidak segera dilakukan, Polri dikhawatirkan akan terus menjadi simbol ketidakadilan yang mencederai harapan rakyat. Negara, menurut Bidang Keamanan dan Pertahanan BADKO HMI Jawa Timur, harus mengingat tugas utama Polri sebagai penegak hukum yang demokratis dan menghormati HAM, bukan sebagai alat represif yang merusak keadilan. (Sl/MS)
